<![CDATA[Menemukan hukum melalui tafsiran dan fakta]]>
<![CDATA[Mengenal peradilan tata negara]]>
<![CDATA[Mengenal peradilan tata usaha negara.]]>
<![CDATA[Perkembangan hukum perdata/]]>
<![CDATA[Perkembangan hukum transportasi serta pengaruh dari konvensi-konvensi internasional]]>
<![CDATA[Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia]]>
<![CDATA[Perkembangan delik pers di Indonesia]]>
<![CDATA[Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut:]]>
<![CDATA[Perlindungan hak asasi manusia dalam kitab undang-undang hukum acara pidana]]>
<![CDATA[Perlindungan hak; tersangka, terdakwa dan korban tindak pidana terorisme:]]>
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap anak; dalam sistem peradilan anak di Indonesia]]>
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap sikap-tindak administrasi negara]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya]]>
<![CDATA[Perlindungan konsumen, pencucian uang dan merger saham bank]]>
<![CDATA[Perlindungan penduduk sipil:]]>
<![CDATA[Perpajakan:]]>
<![CDATA[Pers, aspek-aspek hukum]]>
<![CDATA[Persamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law) di Indonesia]]>
<![CDATA[Persamaan dihadapan hukum [equality before the law]di Indonesia]]>
<![CDATA[Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945]]>
<![CDATA[Perselisihan hak atas merek di Indonesia]]>
<![CDATA[Pertahanan keamanan dan strategi nasional]]>
<![CDATA[Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945]]>
<![CDATA[Perubahan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana :]]>
<![CDATA[Perundang-undangan agraria Indonesia]]>
<![CDATA[Perundang-undangan kewarganegaraan Republik Indonesia]]>
<![CDATA[Perundang-undangan pendidikan]]>
<![CDATA[Petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (serta tata cara penelitian SPT - PPH)1989]]>
<![CDATA[Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas dan Pemberitahuan Perubahan Akte Pendirian berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT dalam Kaitannya dengan UU Nomor3 tahun 1982 ttg wajib Daftar Perusahaan]]>
<![CDATA[Petunjuk pelaksanaan PPRI No. 45 tahun 1990 [SE BAKN No.48 1990]tentang perubahan atas izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil]]>
<![CDATA[Pidana Mati ; dihapuskan atau di pertahanka]]>
<![CDATA[Pidana mati di Indonesia :]]>
<![CDATA[Pidana Mati Di Indonesia di masa lalu, kini dan dimasa depan]]>
<![CDATA[Pikiran-pikiran tentang pertanggungan jawab pidana]]>
<![CDATA[Pinjam pakai:]]>
<![CDATA[Pokok-pokok pemerintahan di daerah:]]>
<![CDATA[Pokok-pokok pengertian hukum adat]]>
<![CDATA[Poko-pokok hukum kepegawaian RI UU no. 8 tahun 1974]]>
<![CDATA[Pola dasar teori dan azas umum hukum acara pidana]]>
<![CDATA[Pola dasar teori-asas umum hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana]]>
<![CDATA[Polisi dan lalu lintas:]]>
<![CDATA[politik hukum baru, mengenai kedudukan dan peranan hukum adat dan hukum islam dalam pembinaan hukum nasional]]>
<![CDATA[Politik hukum dan pembangunan agraria di Indonesia]]>
<![CDATA[Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional]]>
<![CDATA[Pokok-Pokok Sosiologi Hukum]]>
<![CDATA[Pokok-pokok sosiologi sebagai penunjang studi hukum]]>
<![CDATA[Pokok-pokok tata acara peradilan pidana Indonesia dalam undang-undang R.I No. 8 tahun 1981]]>
<![CDATA[PP RI. No. 35 Thn 1985 ttg pelaksanaan pemilu dan PP RI No. 36 Thn 1985 ttg susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD]]>
<![CDATA[Pra Peradilan di Indonesia]]>
<![CDATA[Praktek pengurusan sertifikat hak atas tanah]]>