<![CDATA[Kesadaran hukum wajib pajak dlm pelunasan pajak bumi & bangunan di wilayah kota administratif kupang kab. dati II kupang.]]>
<![CDATA[Fungsi lembaga peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam melindungi hak perdata menurut undang-undang no. 14 thn 1985 di Pengadilan Negeri Ruteng.]]>
<![CDATA[Hambatan-hambatan pemungututan pajak kendaraan bermotor di wilayah Sabu Kabupaten daerah tingkat II kupang ditinjau dari peraturan daerah provinsi daerah tingkat I NTT No. 8 thn 1991.]]>
<![CDATA[Fungsi belis, perkembangan dan dampaknya dalam perkawinan adat masyarakat Wewena Timur di Kec. Wewena Timur Kab. Dati II Sumba Barat.]]>
<![CDATA[Tindak pidana perpajakan di kota administratif kupang di tinjau dari UU No.3 thn. 1971 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Pengaturan mengenai tempat tinggal/]]>
<![CDATA[Suatu tinjauan yuridis tentang tanggung jawab pengankut terhadap kecelakaan pesawat udara dalam pengangkutan charter.]]>
<![CDATA[Efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak badan pajak penghasilan dlm meningkatan kepatuhan pembayaran pajak di kota administratif kupang.]]>
<![CDATA[Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran batas laut teritorial Australia oleh para nelayan papela Kec. Rote Timur.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dgn sistem self assessment di Kabupaten daerah tingkat II Flores Timur.]]>
<![CDATA[Fungsi rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan dalam menyelesaikan gugatyan sengketa tata usaha negara (studi kasus di PTUN Kupang).]]>
<![CDATA[Penerapan tenggang waktu 90 hari bagi pihak yang tidak dituju surat keputusan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara Kupang.]]>
<![CDATA[Pengelola retribusi parkir kendaraan bermotor oleh badan pengelola pasar parkir dan terminal (BP3T) di kota Madya dati II kupang.]]>
<![CDATA[Peranan komisi hak asasi manusia dalam menyelidiki kasus penyelenggaraan HAM di Tim-Tim.]]>
<![CDATA[Kedudukan majelis pertimbangan pajak dlm sistem peradilan tata usaha negara di indonesia.]]>
<![CDATA[Pengaruh perjanjian kerja tak tertulis terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja pd perusahaan-perusahaan swasta di lembaga wilayah pembantu Bupati dati II Flores Timur.]]>
<![CDATA[Peranan bagian pengawas ketenagakerjaan pada Kantor Depnaker Kab.upang dan TTS dalam mengawasi pemberian upah minimum ragional kepada pekerja yang bekerja pada beberapa subsektor pekeerjaan di Wilayah Kotif Kupang.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan fiducia sebagai lembaga jaminan kredit terhadap kepastian hak kreditur pada Bank Bank di Kota Administratif Kupang]]>
<![CDATA[Hambatan - hambatan yang dihadapi pengusaha kecil dalam memperoleh kredit dari bank rakyat indonesia unit waiwerang di kecamatan Adonara Timur Kabupaten Dati II Flores Timur]]>
<![CDATA[Hambatan - hambatan pelaksanaan Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESTRA) di Kecamatan Kelapa Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang]]>
<![CDATA[Pelaksanaan pengurusan piutang negara macet pada Bank Pemerintah oleh satuan tugas badan urusan piutang negara wilayah NTT di Kota Administratif Kupang]]>
<![CDATA[Pelaksanaan pembayaran ganti rugi oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putera terhadap kasus kebakaran rumah di kota madya kupang]]>
<![CDATA[Tanggung jawab perdata asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 terhadap tertanggung yang meninggal dunia di wilayah kota aministratif kupang]]>
<![CDATA[Tanggung jawab perdata perusahaan asuransi berdikari cabang kupang terhadap pemberian ganti rugi atas barang yang mengalami resiko bahaya dalam pengangkutan laut]]>
<![CDATA[Pelaksanaan tanggungjawab perdata perusahaan asuransi atas kesalahan yang dilakukan oleh petugas penagih lapangan terhadap tetanggung pada beberapa asuransi jiwa di kota Madya Kupang]]>
<![CDATA[Hambatan - hambatan peaksanaan penanaman modal asing di kabupaten Dati II Kupang]]>
<![CDATA[Pelaksanaan perjanjian ekspedisi muatan kapal laut pada PT. Pelni Cabang Kupang]]>
<![CDATA[Perilaku masyarakat pencari keadilan terhadap fungsi surat sebagai alat bukti otentik dalam perkara perdata di pengadilan negeri]]>
<![CDATA[Pengaruh proses penyelesaian perkara perdata oleh Lembaga peradilan terhadap sikap masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan perkara di wilayah hukum pengadilan negeri ruteng]]>
<![CDATA[Pengaruh ketidakpastian hukum terhadap terjadinya sengketa bagi hasil tanah pertanian ahan basah di Kecamatan Lembor Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai]]>
<![CDATA[Faktor - faktor penyebab rendahnya tingkat penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian di pengadilan negeri klas 1 Kupang]]>
<![CDATA[Peranan penasihat hukum sebagai kuasa hukum para pihak terhadap jalannya proses perkara perdta hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Kas 1 Kupang]]>
<![CDATA[Peranan pengadilan dan pengaruhnya terhadap eksekusi putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan negeri kas I Kupang]]>
<![CDATA[Analisis tentang putusan hakim terhadap perkara praperadilan di pengadilan negeri kas I Kupang]]>
<![CDATA[Pengaruh kesadaran hukum para pihak terhadap pelaksanaan keputusan perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Ruteng]]>
<![CDATA[Pengaruh pembuktian dengan pengakuan terhadap putusan hakim menurut hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Klas I Kupang]]>
<![CDATA[Peaksanaan pemeriksaa persiapan sengketa tatausaha negara menurut UU No. 5 Tahun 1986 di pengadilan tata usaha negara kupang]]>
<![CDATA[Fungsi dakwaan subsidiair dan alternatif terhadap proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di pengadilan negeri Ruteng Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai]]>
<![CDATA[Pengaruh pembuktian pada pihak terhadap penundaan proses perkara perdata tentang hak atas tanah di pengadilan negeri Atambua]]>
<![CDATA[Peranan juru sita dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan negeri klas I Kupang]]>
<![CDATA[Peranan saksi dan pengaruhnya terhadap proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri klas 1 Kupang]]>
<![CDATA[Efektivitas eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara]]>
<![CDATA[Peranan pengadilan negeri klas 1 Kupang daam melaksanakan eksekusi tanah ditinjau dari ketentuan pasal 206 RBG pada wilayah Kotamadya Kupang]]>
<![CDATA[Pengaruh kesadaran hukum termohon eksekusi terhadap eksekusi hak atas tanah di wilayah hukum pengadilan negeri Ruteng]]>
<![CDATA[Hambatan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata gugatan tentang tanah di pengadilan negeri kelas 1 Kupang]]>
<![CDATA[Faktor - faktorpenghambat putusan perkara perdata tanah di pengadilan negeri klas 1 B Ruteng]]>
<![CDATA[Faktor - faktor penyebab tersangka dan terdakwa tidak mengajukan gugatan pra peradilan di wilayah hukum pengadilan negeri Atambua Kabupaten Dati II Belu]]>
<![CDATA[Pengaruh pembuktian dengan akta dibawah tanan terhadap putusan hakim menurut hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Ruteng Kab. Dati II Manggarai]]>
<![CDATA[Faktor -faktor yang mempengaruhi sikap menal masyarakat wajib pajak dalam kasus- kasus penunggakan pajak bumi dan bangunan di kota administrasi Kupang]]>
<![CDATA[Persaingan melawan hukum antara toko swalayan di kota madya daerah tingkat II Kupang]]>