<![CDATA[Himpunan Perundang-undangan dalam bidang Keuangan negara]]>
<![CDATA[Peraturan pelaksanaan undang-undang jabatan notaris dilengkapi putusan mahkamah konstitusi ADRT dan kode etik notaris]]>
<![CDATA[5 Undang-Undang Perpajakan Baru Tahun 2000 Cetakan Kedua]]>
<![CDATA[Undang-undang ombudsman Republik Indonesia (Undang-undang no. 37 thn 2008).]]>
<![CDATA[Undang-undang keterbukaan informasi publik ( Undang-undang RI no. 14 thn 2008).]]>
<![CDATA[Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 Buku 5]]>
<![CDATA[Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 Buku 4]]>
<![CDATA[Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 Buku 3]]>
<![CDATA[Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 Buku 2]]>
<![CDATA[Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Buku III]]>
<![CDATA[Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Buku II]]>
<![CDATA[Peraturan pelaksanaan Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[Pedoman penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan]]>
<![CDATA[Peraturan ketenaga kerjaan 2005-2007.]]>
<![CDATA[Peraturan ketenagaakerjaan 2005-2007]]>
<![CDATA[Peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[Peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah buku V]]>
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:]]>
<![CDATA[Undang-undang keuangan negara :]]>
<![CDATA[Undang-undang partai politik :]]>
<![CDATA[Undang-Undang Perjanjian Internasional]]>
<![CDATA[Undang-undang dokumen perusahaan beserta peraturan pelaksanaannya]]>
<![CDATA[Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual:]]>
<![CDATA[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak]]>
<![CDATA[Eksekusi grosse akta hipotek oleh bank.]]>
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri]]>
<![CDATA[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana]]>
<![CDATA[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi]]>